Buruh di Manado Minta Implementasi UU Ciptaker Dikawal Ketat

aris, 2022-10-28

Koordinator Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara Tommy Berty Sampelan mengungkapkan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) harus mendapat pengawasan yang ketat. Menurutnya, hal ini penting mengingat persoalan ketenagakerjaan yang sifatnya sangat kompleks.

"Kita tahu bahwa persoalan ketenagakerjaan yang sangat kompleks, sehingga fungsi dari pengawasan ini dianggap sangat, sangat penting sekali kehadirannya," ujarnya di sela-sela workshop 'Sosialisasi & Sinkronisasi Aturan dalam Rangka Implementasi dan Penyempurnaan UUCK dan Aturan Turunannya' di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Jumat (28/10/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Tommy yang mewakili perhimpunan buruh dan pekerja di Manado mengucapkan apresiasi acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh Satgas UU Cipta Kerja.

"Kami mengapresiasi peran kementerian melakukan sosialisasi dan sinkronisasi aturan ini untuk mendapatkan berbagai pokok-pokok pikiran dan pendapat sehubungan dengan pembaruan atau revisi dari UU Ciptaker," ungkapnya.

Demo di Kawasan Patung Kuda Jakpus Tommy menjelaskan pengawasan implementasi UU Cipta Kerja di Sulawesi Utara terbilang masih belum memadai. Ini dikarenakan jumlah pengawas masih sangat sedikit sehingga tidak bisa memantau perusahaan dan tenaga kerja di Sulut.

"Khusus kita di Sulawesi Utara, berkembang sebagaimana yang disampaikan oleh instansi teknis, Provinsi Sulawesi Utara itu pengawasnya masih sangat sedikit ya, 24 orang. Memang ini sangat sulit untuk bisa dari jumlah perusahaan maupun jumlah tenaga kerja yang ada di sini," urainya.

Lebih lanjut, Tommy menuturkan peningkatan terhadap pengawasan dapat mencegah potensi terjadinya penyelewengan dalam penerapan aturan UU Cipta Kerja.

"Hal ini juga diamanatkan supaya fungsi pengawasan betul-betul dia menegakkan aturan yang sebenarnya," tegas Tommy.

Sementara itu, Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja Arif Budimanta menyampaikan UU Cipta Kerja merupakan undang-undang yang disusun dan dibahas bersama-sama dalam rangka untuk mendorong percepatan transformasi perekonomian Indonesia agar lebih maju dan produktif.

Keberpihakan Pemerintah ke Koperasi-UMKM "Juga memberikan kesempatan lapangan kerja yang berkualitas dan memberikan percepatan dalam kerangka hukum menuju kesejahteraan rakyat," sambungnya.

Arif menambahkan pihaknya ingin mendapatkan masukan dan informasi dari masyarakat, khususnya kaum pekerja terkait implementasi UU Cipta Kerja di lapangan.

"Pemerintah dalam hal ini, baik itu pusat maupun daerah terus melakukan proses dialog dan pembahasan mengenai hal-hal yang substantif dan material yang terkait dengan ketenagakerjaan yang selama ini sudah banyak dibahas di media ataupun diungkap oleh teman-teman serikat pekerja," jelasnya.

"Intinya sudah diserap aspirasinya oleh pemerintah dan pada tingkat high level sudah dibicarakan alternatif-alternatif kebijakannya sudah disiapkan. Jadi memang ini adalah sebuah proses-proses yang kemudian nanti kita lihat proses pengambilan keputusan yang baik itu seperti apa," pungkasnya.

Sumber : news.detik