Mahasiswa Geruduk Balai Kota DKI, Tolak Penerapan Jalan Berbayar

aris, 2023-02-23

Sejumlah mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta menggelar aksi untuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta. Para mahasiswa itu menuntut agar wacana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) dibatalkan.

"Kami sangat-sangat menolak adanya wacana penerapan jalan berbayar di Ibu Kota, karena kampus kami UPN Veteran Jakarta menjadi salah satu ruas jalan yang terkena dampak dari jalan berbayar itu," kata Ketua BEM UPN Veteran Jakarta Rifqi Adyatma di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2023).

Rifki menilai penerapan ERP tidak relevan dengan kondisi warga Jakarta yang baru saja pulih dari pandemi COVID-19. Ditambah lagi, wacana tersebut ditolak mentah-mentah oleh kalangan pengemudi ojek online (ojol).

"Karena hal tersebut tidak relevan mengingat per hari ini ekonomi warga Jakarta baru saja pulih dari pandemi COVID-19. Pada beberapa waktu lalu teman-teman ojol sudah melakukan aksi demo besar-besaran. Kami sebagai mahasiswa, sebagai perpanjangan tangan rakyat rasanya malu ketika kami tidak bersama rakyat demi kepentingan masyarakat," jelasnya.

"Tidak menunda, tidak entar-entarin, tapi segera dicabut. Itu sikap tegas dari kami mahasiswa," sambungnya.

Apabila permintaan tersebut tak digubris, mahasiswa mengancam akan menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta dengan skala yang lebih besar dengan menggandeng elemen masyarakat lainnya.

"Kami akan meningkatkan eskalasi besar-besaran. Mungkin kami akan bersama teman-teman ojol dan dari aliansi masyarakat lainnya. Karena kemarin kami konsol di Trisakti untuk aksi tanggal 28, salah satu tuntutannya adalah pencabutan ERP itu sendiri," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, rencana penerapan kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) menuai polemik. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengajak masyarakat memberikan masukan terkait rencana penerapan ERP.

"Silakan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasinya," kata Heru Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (8/2).

Ditarik, tapi Dikomunikasikan ke DPRD Heru menjelaskan kebijakan ini bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalanan Jakarta. Dia mengatakan penerapan ERP masih butuh waktu panjang karena aturannya masih dalam kajian.

"Rencana implementasinya masih butuh waktu panjang, aturannya pun masih dalam proses kajian," ujarnya.

Sumber : news.detik